Home > Pengolahan Perikanan > Pengolahan Hasil Perikanan > Hambatan Ekspor Hasil Perikanan

Hambatan Ekspor Hasil Perikanan

Adanya hambatan ekspor tuna dari Uni Eropa tersebut mendorong Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melaksanakan perbaikan manajemen dan pengendalian mutu. Hasil Perbaikan manajemen mutu yang dilakukan DKP menunjukkan penurunan drastis kasus Rapid Alert System (RAS) yaitu dari 49 kasus pada tahun 2005, menurun menjadi 34 kasus pada tahun 2006 dan 17 kasus pada tahun 2007. Indonesia dinilai berhasil namun tetap harus waspada dan disiplin dalam memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, terutama dalam pengawasan terhadap seluruh prosedur penanganan ikan tuna, dimulai dari penangkapan ikan, penanganan, pendaratan (pembongkaran dan transit) serta distribusi, yang dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kandungan histamine (DKP 2008).

Sejak tahun 1970, kasus keracunan histamin sudah banyak terjadi, misalnya di Jepang, Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan Inggris. Histamin merupakan amin biogenik yang dibentuk melalui reaksi dekarboksilasi asam amino histidin bebas pada saat fase post mortem akibat aktivitas bakteri. reaksi dekarboksilasi disebabkan karena kontaminasi mikroorganisme pembentuk histamin, seperti Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae, dan Hafnia alvei.

Kontaminasi dapat terjadi mulai dari kapal, pembongkaran, tempat pengolahan, atau pada saat rantai distribusi sampai ke konsumen. Kontaminasi dan aktivitas bakteri tersebut dapat dihambat jika ikan ditangani secara benar dengan memperhatikan sanitasi lingkungan serta senantiasa menerapkan prinsip penanganan dengan suhu rendah. Kontaminasi mikroba sangat mungkin terjadi pada kondisi sanitasi yang buruk, karena kegiatan sanitasi yang dilakukan tidak mencegah terjadinya kontak antara makanan dengan serangga atau kontaminan lainnya dan biasanya berakhir dengan suatu masalah mikrobiologi.

Terkait dengan pemasaran ekspor, aspek mutu dan keamanan pangan produk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Risk Analysis merupakan sistem dalam penerapan konsep keamanan dan higiene bahan pangan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan standar mutu keamanan pangan perdagangan International. Pendekatan sistematik risk analysis telah digunakan oleh FAO dan WHO sejak 1955, ketika dilakukan evaluasi penggunaan bahan tambahan pada makanan.

Seiring bertambahnya waktu, terus terjadi perkembangan sistem keamanan pangan. Pada awal 1960 diperkenalkan Good Manufacturing Practies (GMP), tahun 1971 diperkenalkan sistem formal Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan pada tahun 1995 dilakukan pengenalan formal quantitatif risk analysis. Sistem risk analysis ini telah direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) agar diterapkan di setiap negara dalam upaya pengawasan mutu dan keamanan produk pangan, termasuk hasil perikanan.

Amerika dan Eropa telah menerapkan sistem risk analysis ini, pengawasan dilakukan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) dan Europe Food Safety Authority (EFSA). Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor hasil perikanan seharusnya juga menerapkan risk analysis ini, karena selain sebagai perlindungan konsumen akan keamanan pangan, juga penting dalam sistem perdagangan Internasional. Risk analysis terdiri dari tiga komponen utama, yaitu risk assessment, risk management, dan risk comunication.

Risk assessment terdiri dari karakteristik bahaya, asesmen paparan/dose respone, Hazard Characterization dan Risk Characterization. Hasil risk assesment ini sangat penting untuk diketahui, karena akan digunakan dalam penentuan risk management. Risk management merupakan pengembangan dan implementasi strategi, pelaksanaan keputusan manajemen, monitoring serta peninjauan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan atau keputusan perusahaan yang dapat mengontrol risiko histamin tersebut. Mengantisipasi permasalahan tuna mengenai risiko bahaya peningkatan histamine yang begitu besar maka penelitian ” Asesmen risiko histamin ikan tuna (Thunnus sp.) segar berbagai kualitas mutu ekspor selama proses pembongkaran (transit)” perlu dilakukan.