Permasalahan yang dialami oleh masyarakat membuat sebagian keluarga tidak dapat menyediakan kebutuhan akan pangan. Selain tidak mampunya keluarga menyediakan kebutuhan akan pangan, beberapa lembaga sosial yang ada di masyarakat mulai tidak berfungsi. Posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat itu banyak sekali posyandu yang tidak aktif, sehingga pemerintah dan instansi terkait tidak dapat memberikan layanan kesehatan dengan baik terutama untuk kelompok rawan gizi.
Selain tidak berfungsinya posyandu dengan maksimal, pengetahuan gizi pada sebagian besar masyarakat terutama para ibu masih rendah. Mereka belum mengetahui dengan baik bagaimana mengatur makanan (menu) bagi seluruh anggopta keluarga.
Gambar 1.15: Penderita KEP
Bagaimana menyusun menu yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan zat gizi perlu untuk diketahui. Informasi tentang bagaimana menyusun menu dan memenuhi kebutuhan gizi di tingkat rumah tangga biasanya dapat diperoleh masyarakat di posyandu. Namun dengan tidak berjalannya fungsi posyandu, maka informasi tentang kesehatan dan bagaimana pengaturan makanan untuk keluarga tidak dapat di sampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Dampak yang paling besar dirasakan adalah pada kelompok rawan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta para lansia. Pemerintah berusaha terus untuk menuntaskan berbagai masalah kekurangan gizi tersebut. Pemerintah kita tidak tinggal diam dalam mengatasi berbagai masalah kekurangan gizi ini. Beberapa program yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan, terutama pada kelompok rawan gizi. Program gizi yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah program revitalisasi posyandu.
Program ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali posyandu yang ada di masyarakat. Aktifnya kembali posyandu, dapat membantu pemerintah memantau kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya perbaikan gizi dapat berjalan. Para kader di posyandu akan kembali menjalankan tugas mereka sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena posyandu hadir dari masyarakat untuk masyarakat.
Gambar 1.17: Pemberian makanan tambahan
Kebijakan pemerintah dalam pembenahan gizi masyarakat, antara lain melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi dan balita di posyandu serta Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) di sekolah dasar. Program ini diprioritaskan pada sekolah dasar yang berada di daerah tertinggal. Kedua program ini dilakukan untuk menanggulangi masalah kekurangan energi dan protein terutama pada kelompok rawan gizi.
Sedangkan untuk penanggulangan Anemia, pemerintah memberikan bantuan pil untuk penambah darah terutama bagi ibu hamil dan menyusui yang diberikan secara cuma-cuma melalui pelayanan di posyandu. Guna menanggulangi kekurangan vitamin A pemerintah memberikan bantuan berupa pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi dan balita dua kali dalam setahun. Pelaksanaan pemberian kapsul vitamin A dilakukan melalui posyandu.
Hal ini juga dilakukan untuk upaya pencegahan terhadap munculnya kekurangan zat gizi pada masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu program pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan fortifikasi zat gizi. Fortifikasi adalah penambahan zat gizi tertentu dalam bahan makanan. Bahan makanan yang difortifikasi adalah bahan makanan yang banyak dikonsumsi, dan dikonsumsi oleh semua masyarakat.